Ngawi, ramahpublik.com-Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Pendopo Wedya Graha pada Selasa (10/3/2026) dengan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan.
Musrenbang tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bersama Wakil Bupati Dwi Riyanto Jatmiko dan didukung oleh jajaran perangkat daerah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi yang menjadi koordinator dalam proses perencanaan pembangunan.
Forum ini menjadi ajang penting untuk merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dengan mengusung tema “Eksplorasi Program Unggulan dan Integrasi Sistem Menuju Kemandirian Ekonomi Berbasis Keberlanjutan,” pemerintah daerah berupaya menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat serta menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menjadi salah satu prioritas utama. Selain itu, pembangunan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, serta upaya penurunan angka kemiskinan juga menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar pembangunan yang dilakukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, juga diluncurkan Dashboard Eksekutif Satu Data yang bertujuan untuk memperkuat integrasi sistem informasi pembangunan daerah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses perencanaan hingga evaluasi program pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.
Selain itu, acara juga diwarnai dengan deklarasi forum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Deklarasi ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek kesetaraan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat rentan.
Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi yang membuka pameran pelayanan publik dalam kegiatan tersebut. Pameran ini menampilkan berbagai layanan perizinan serta informasi mengenai potensi investasi di Kabupaten Ngawi.
Melalui kegiatan tersebut, DPMPTSP ingin memperkenalkan kemudahan layanan perizinan kepada masyarakat dan para investor. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap Musrenbang RKPD 2027 dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, serta masyarakat, diharapkan program pembangunan yang dirumuskan mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi.(Kurnia)