Madiun, ramah publik. Com— Guna memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada kualitas, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025, Jumat (19/9). Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun, Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd., didampingi oleh Wakil Wali Kota Bagus Panuntun.
Wali Kota Maidi dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan fisik di Kota Madiun bukan sekadar proyek, melainkan wujud nyata dari pelayanan publik. Karena itu, setiap pekerjaan konstruksi harus mengedepankan mutu, keselamatan, dan keberlanjutan.
> “Kita tidak membangun sekadar untuk hari ini, tapi untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Jika infrastruktur kita kuat dan tahan lama, maka biaya perawatan bisa ditekan, dan masyarakat merasakan manfaatnya lebih lama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maidi menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi, sistem tender elektronik (LPSE), serta peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi agar seluruh pihak yang terlibat memiliki legalitas dan kapasitas yang jelas.
Wakil Wali Kota Bagus Panuntun dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan bagian penting dari manajemen risiko dalam pembangunan. Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja (K3), terutama dalam proyek-proyek skala besar yang akan digarap pada tahun 2025.
> “Kami berharap pelaku jasa konstruksi tidak hanya memenuhi target fisik, tetapi juga menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap pekerjaan,” ujar Bagus.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Inspektorat Kota Madiun, dan akademisi dari perguruan tinggi teknik. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai peraturan terbaru di sektor konstruksi, proses tender yang fair dan terbuka, serta tata kelola proyek berbasis sistem pengawasan digital.
Dengan kegiatan ini, Pemkot Madiun berharap proyek-proyek konstruksi tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta bebas dari penyimpangan. Sosialisasi ini juga menjadi bukti komitmen Pemkot Madiun dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional di sektor pembangunan.(kurnia)
