*Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS*
Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.
Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

