Capacity Building Media Gathering Dorong Kebijakan Berkeadilan Kerjasama Publikasi OPD dan Desa
NGAWI ,ramahpublik.com– Keberlangsungan media lokal menjadi perhatian penting di tengah perkembangan teknologi digital dan dinamika perekonomian. Insan pers berharap Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat memperkuat kebijakan yang berkeadilan, khususnya dalam membuka kesempatan kerja sama publikasi bagi perusahaan pers yang memenuhi persyaratan.
Harapan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers melalui kegiatan Capacity Building Optimalisasi Diseminasi Informasi Publik dan Media Gathering yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Ngawi pada 28–29 Oktober 2026.Di Kaliurang Sleman Jogjakarta.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Riyanto Jatmiko, MH., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Drs. Sodiq Triwidianto, M.Si., Kepala Diskominfo Kabupaten Ngawi Drs. Mahmud Rosyadi, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Yoyok Sulistyo. Sebanyak 64 wartawan Ngawi turut mengikuti kegiatan tersebut.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers sekaligus membahas tantangan media lokal dalam menjalankan fungsi jurnalistik dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan.
Media lokal selama ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, program pemerintah, potensi daerah, serta berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, di balik peran tersebut, perusahaan pers juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari biaya operasional liputan, pengembangan platform digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga kebutuhan menjaga keberlanjutan usaha media.
Kondisi tersebut mendorong perlunya ekosistem kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media. Insan pers berharap kesempatan kerja sama publikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, maupun pemerintah desa dapat dibuka secara transparan, profesional, dan proporsional.
Kerja sama publikasi diharapkan tidak hanya terpusat pada media tertentu, tetapi memberikan kesempatan kepada perusahaan pers yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, efisiensi anggaran, serta kebutuhan penyebarluasan informasi publik.
Selain itu, persyaratan kemitraan perlu disampaikan secara jelas agar perusahaan media dapat memahami mekanisme, standar administrasi, kualifikasi, dan proses yang harus dipenuhi.
Melalui mekanisme yang terbuka, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan informasi pembangunan, sementara media lokal memperoleh kesempatan yang sehat untuk mengembangkan usahanya melalui layanan publikasi yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, kemitraan pemerintah dengan media harus tetap menghormati independensi pers. Kerja sama publikasi tidak boleh mengurangi kebebasan redaksi dalam menyampaikan informasi, kritik, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Insan pers berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat terus membangun dialog dan merumuskan langkah konkret untuk memperkuat hubungan kemitraan yang saling menguntungkan tanpa mengesampingkan profesionalitas jurnalistik.
Dukungan terhadap keberlangsungan media lokal bukan semata-mata persoalan usaha, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketersediaan informasi yang berkualitas, berimbang, dan mudah dijangkau masyarakat.
Melalui kegiatan Media Gathering ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan 64 wartawan Ngawi untuk mewujudkan penyebarluasan informasi publik yang lebih terbuka, merata, dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Ngawi.(Kurnia)