Dinsos Kabupaten Madiun dan Kemensos RI Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas Utama
MADIUN , Ramahpublik.com– Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.
Program pendidikan berbasis asrama tersebut diproyeksikan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pembukaan awal kegiatan berlangsung semarak dan penuh nuansa budaya. Para siswa Sekolah Rakyat menampilkan barisan kedisiplinan, kesenian Reog, paduan suara, hingga tembang macapat yang mendapat apresiasi dari tamu undangan dan masyarakat yang hadir.di Gedung Sekolah Rakyat Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Selasa (14/7/2026) Pukul 10.00 Wib.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Rachmat Koesnadi, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi, AP., M.Si., Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, M.H.., Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si.., Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., Ketua DPRD H. Fery Sudarsono, S.H. , unsur Forkopimda Kabupaten Madiun dan Ponorogo, Kapolres Madiun, Kejaksaan, TNI, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi ,AP,Msi menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 setelah dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial RI.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi memastikan seluruh fasilitas pendidikan benar-benar siap digunakan oleh siswa yang nantinya akan tinggal dan belajar di lingkungan sekolah berasrama tersebut.
“Kami ingin seluruh sarana pendukung pendidikan benar-benar siap sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman sejak hari pertama mereka memasuki sekolah,” ujarnya.
Selama masa persiapan, Kemensos RI memprioritaskan pemeriksaan kesehatan seluruh calon siswa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun.
Pemeriksaan tersebut meliputi skrining kesehatan umum, pemeriksaan mata, kesehatan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui kondisi kesehatan dasar masing-masing peserta didik.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, mengatakan bahwa kesehatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses pendidikan, khususnya bagi sekolah dengan sistem asrama.
“Kami ingin memastikan anak-anak memasuki lingkungan pendidikan dalam kondisi sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar. Jika ditemukan masalah kesehatan, maka akan segera dilakukan penanganan melalui Puskesmas maupun rumah sakit,” katanya.
Selain pemeriksaan kesehatan awal, Kemensos juga menyiapkan ruang klinik lengkap dengan fasilitas obat-obatan di lingkungan sekolah. Dalam tahap awal operasional, pelayanan kesehatan akan didukung oleh Puskesmas terdekat sebelum nantinya ditempatkan dokter dan tenaga perawat secara permanen.
Rachmat juga menjelaskan bahwa selama tinggal di asrama, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga dari wali asuh dan wali asrama yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter para siswa baik dari sisi akademik maupun sosial.
Hingga pertengahan Juli 2026, jumlah calon siswa yang telah terdaftar mencapai 190 anak dari total kuota 270 siswa yang ditetapkan Kemensos, dengan pembagian masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Pemerintah Kabupaten Madiun Melalui Kepala Dinas Sosial Supriyadi,AP,Msi terus melakukan sosialisasi dan pendataan guna memenuhi kekurangan kuota tersebut. Selain itu, Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun juga akan membantu menampung sementara sebanyak 90 siswa asal Kabupaten Ponorogo sampai pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut selesai dilaksanakan.
Program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan bangku sekolah, tetapi tentang menyalakan harapan, menumbuhkan keberanian, serta melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing tinggi.” pungkas Supriyadi,AP,Msi Kepala Dinsos Kabupaten Madiun.(Kurnia/Adv)