Madiun, Ramahpublik.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menunjukkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dengan menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar pada 18 hingga 20 Januari 2026. Kegiatan berskala nasional tersebut dipusatkan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-17 APKASI ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi pemerintah kabupaten se-Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa Rakernas kali ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari penguatan otonomi daerah, percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ditemui di sela-sela kegiatan, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa kehadiran jajaran Pemkab Madiun dalam forum nasional tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung dan menyukseskan program-program pembangunan nasional. Menurutnya, partisipasi aktif Kabupaten Madiun juga menjadi sarana untuk saling bertukar inovasi dan praktik terbaik (benchmarking) dengan daerah lain guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Kampung Pesilat.
“Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa Kabupaten Madiun ingin terus bersinergi. Kami ingin memastikan bahwa program-program pembangunan di daerah selaras dengan visi besar pembangunan nasional yang dibahas dalam Rakernas ini,” ujar Hari Wuryanto.
Lebih lanjut, Bupati Madiun berharap Rakernas ke-17 APKASI mampu menjadi jembatan yang kuat dalam menampung serta menyuarakan aspirasi seluruh kepala daerah yang tergabung dalam organisasi tersebut. Forum ini dinilai sangat penting untuk mengangkat berbagai isu dan kebutuhan daerah ke tingkat nasional, sehingga kebijakan dan regulasi yang dihasilkan ke depan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat di tingkat kabupaten.
Melalui Rakernas APKASI ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang taktis dan aplikatif guna mendorong kemandirian daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mempererat persatuan dan kerja sama antar kabupaten di seluruh Indonesia.(Kurnia)
