KUA-PPAS 2026 Disepakati, DPRD dan Pemkab Madiun Fokuskan Anggaran pada Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Madiun ,ramahpublik.com– Setelah resmi disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kini memasuki babak baru dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Madiun tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Drs. Mujono, M.Si., dan dihadiri oleh Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., serta Wakil Bupati, dr. Purnomo Hadi. Para pimpinan fraksi, kepala OPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan media turut hadir menyaksikan momen penting ini.
Dalam konferensi pers usai rapat, Bupati Madiun menyampaikan bahwa KUA-PPAS 2026 mengusung pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif, dengan fokus pada tiga sektor utama: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
> “Tahun 2026 akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jalan desa, saluran irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas utama,” tegas Bupati Hari Wuryanto.
Menurutnya, anggaran 2026 juga akan diarahkan untuk mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan vokasional dan pelatihan kerja bagi generasi muda.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Drs. Mujono, M.Si. menyatakan bahwa DPRD siap mengawal seluruh tahapan pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat.
> “Kami di DPRD tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran ini adalah milik rakyat, maka pemanfaatannya harus benar-benar memberi dampak langsung,” ujarnya.
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, juga menambahkan bahwa bidang kesehatan akan mendapat perhatian khusus, terutama dalam peningkatan layanan puskesmas, pengadaan alat medis, serta penyediaan tenaga kesehatan di wilayah pelosok.
> “Pasca pandemi, sektor kesehatan menjadi titik penting dalam pemulihan dan kesiapan kita menghadapi tantangan baru. Program kesehatan preventif dan promotif akan kami perkuat,” jelasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS ini menandai dimulainya fase baru dalam penyusunan RAPBD 2026, yang akan segera dibahas secara detail oleh tim anggaran eksekutif dan legislatif.
Dengan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD, masyarakat Madiun diharapkan dapat merasakan dampak positif dari kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan.(Kurnia/Adv)
